Perjanjian: Pengertian, Asas, dan Syarat Sah

Daftar Isi

Pengertian, Asas, dan Syarat Sah. Perjanjian merupakan suatu tindakan terdapatnya satu orang atau lebih menjalin dalam mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Segala tindakan yang dijalankan dalam kegiatan layaknya usaha tidak pernah lepas dari berbagai perjanjian yang mendorong kegiatan itu sendiri.

 

Di samping itu, mesti dicermati kalau perjanjian yang dirancang akan mewujudkan kewenangan berupa hak dan kewajiban bagi mereka yang membuatnya. Atas dasar itulah dalam perihal tersebut, pelaku usaha pun harus menyediakan bekal pada dirinya dengan wawasan pengetahuan supaya berbagai hak dari mereka mampu difasilitasi secara sepantasnya dalam suatu perjanjian.

A.    Pengertian Perjanjian

Pengertian Perjanjian menurut para ahli, antara lain.

• Menurut Steven L. Emanuel, perjanjian adalah suatu kesepakatan yang memungkinkan hukum akan menegakkannya dengan bermacam cara. Perjanjian paling tidak mesti berisi satu janji.
• Menurut Soedjono Dirdjosisworo, perjanjian adalah suatu kesepakatan berupa janji atau satu instrumen janji-janji dan konsekuensi dari tindakan mengingkari atau tindakan melanggar terhadap hukum memberikan pembaharuan atau menentukan kewajiban kepada yang mengingkari janji dibarengi dengan hukuman dalam bentuk sanksi penyelenggarannya.
• Menurut Sudikno, perjanjian adalah ikatan hukum yang dipunyai oleh kedua belah pihak maupun lebih dengan asas dari persetujuan dan mewujudkan akibat hukum.
• Menurut R. Subekti, perjanjian adalah keadaan yang mana mereka sebagau pihak melakukan kesepakatan berupa perjanjian kepada pihak yang lainya untuk menjalankan tindakan atau sesuatu perihal yang ditentukan.
• Menurut Prof. R. Wirjono, perjanjian adalah jalinan hukum yang bermakna seorang individu patut melaksanakan suatu perihal tertentu serta pihak lainnya memiliki hak untuk mengklaim kewajiban yang ada dalam perjanjian.
  

 

B.    Asas Perjanjian

Berikut ini asas perjanjian, antara lain.

1.    Asas Konsensualisme

Berdasarkan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan sudah berlaku ketika terdapat konsensus atau persetujuan oleh pihak yang sama menyetujui. Asas tersebut bisa dipahami dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan terdapatnya kata setuju di antara mereka yang sebagai pihak yang membuat perjanjian. Asas Konsensualisme pun berhubungan dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan kalau masing-masing individu diberi kebebasan untuk mengemukakan kemauan yang dianggap baik untuk menghasilkan perjanjian.

2.    Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan asas konsensualisme. Asas tersebut bisa dipahami pada Pasal 1338 KUH Perdata, yakni.

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Istilah “semua” , bermakna yakni mencakup segenap perjanjian entah itu namanya diketahui atau tidak diketahui oleh Undang-Undang (UU).

3.    Asas Kekuatan Mengikat Suatu Kontrak (Pacta Sunt Servanda)

Kapasitas mengikat suatu perjanjian berupa kontrak mewajibkan pihak-pihak menyanggupi apa yang sudah menjadi jalinan berupa ikatan mereka, satu dengan lainnya dalam perjanjian yang mereka bentuk. Asas Kekuatan mengikat bisa ditinjau dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH perdata yakni.

Semua kontrak yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian sesungguhnya mengikat sebab tergolong suatu janji, sama dengan Undang-Undang (UU) yang dianggap sebagai instruksi pembentuk Undang-Undang (UU).
 

C.    Syarat Sah Perjanjian

Berikut ini syarat sah perjanjian antara lain.

 

1.    Setuju Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Syarat ini memiliki makna kalau perjanjian dinilai sudah terwujud tiba-tiba ketika disetujuinya perjanjian oleh para pihak yang melangsungkan perjanjian. Dengan tidak terdapatnya kata setuju tentunya perjanjian dinilai belum berlaku. Setuju dalam perihal tersebut tidak hanya ditinjau dari berlakunya kata setuju untuk mengikatkan diri pada lingkup perjanjian, namun juga kata setuju untuk memperoleh hasil berupa prestasi. Perjanjian pada prinsipnya tidak termasuk tindakan hukum dalam satu pihak agar supaya saat suatu perjanjian sudah disetujui, dan kemudian pada momen itu muncul kewenangan berupa hak dan kewajiban untuk setiap pihak.

 

2.    Kemampuan untuk Membentuk Suatu Perikatan

Perjanjian tentunya dijalankan oleh subjek hukum. Perjanjian yang disetujui, kelak akan mendatangkan berbagai dampak hukum yang mesti terpenuhi oleh berbagai pihak. Atas dasar itulah subjek hukum dalam ranah perjanjian mesti ditentukan bukan hanya bisa menyetujui perjanjian tersebut, namun bisa juga menunaikan prestasi yang disetujui yang disetujui dalam lingkup perjanjian. Maka, tidak semua subjek hukum dinilai mampu untuk bisa menyetujui suatu perjanjian. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1329 ditetapkan bahwa.

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, terkecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.

Cakap yang telah disebutkan di pasal tersebut merupakan suatu hal yang mampu. Tidak mampu berdasarkan hukum ialah para pihak yang oleh undang-undang tidak diizinkan untuk menjalankan perbuatan hukum, walaupun terkadang pihak tersebut yang tidak diizinkan ini dapat untuk menginterpretasikan berbagai akibat terhadap perbuatannya.

3.    Suatu Perihal yang Telah Ditentukan

Perihal yang telah ditentukan selanjutnya termuat dalam syarat perjanjian ialah apa yang membuatnya jadi kewajibang dari debitur serta apa yang membuatnya jadi kewenangan berupa hak dari kreditur. Perlu diketahui, pokok perjanjian bisa berkaitan dengan objek perjanjian atau termasuk objek prestasi. Di samping itu, makna “suatu perihal yang telah ditentukan” adalah pokok perjanjian yang bisa diinterpretasikan sebagai segenap kewenangan berupa hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian.
 

Berikut ini pokok perjanjian, antara lain.

• Sesuatu yang bisa ditetapkan.
• Bisa dikomersialkan (diperbolehkan).
• Mungkin dijalankan.
• Bisa ditaksir dengan uang.
  

4.    Suatu Sebab yang Halal

Sebab dari perjanjian termasuk kandungan perjanjian tersebut atau orientasi dari mereka saat melangsungkan perjanjian, yakni memiliki fundamen yang legal, memadai atau pantas.
 

Dalam lingkup KUH Perdata Pasal 1335, menyatakan bahwa.

Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Kemudian pada KUH Perdata Pasal 1337 ditetapkan bahwa.

Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Dari apa yang ditetapkan oleh Undang-Undang (UU) itu sendiri bisa ditarik kesimpulan kalau suatu perjanjian mesti menyertakan suatu sebab atau perihal yang telah ditentukan. Sebab atau perihal yang melandasi dibentuknya suatu perjanjian itu sendiri wajib searah dengan ketetapan perundang-undangan yang dikenakan secara resmi, tata tertib umum dan kesusilaan. Bila tidak, tentunya berdasarkan KUH Perdata Pasal 1335 yang telah disampaikan, maka suatu perjanjian tidak akan memiliki kedudukan atau kekuatan.
 

 

Demikian penjelasan perjanjian: pengertian, asas, dan syarat sah. Semoga bermanfaat untuk semua yang membaca postingan ini.

 

Referensi:

Shidarta., Rasyid, Abdul., Sofian, Ahmad. 2018. Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis Edisi Pertama. Kencana. Jakarta.