Wawasan Nusantara: Pengertian, Asas, dan Landasan Hukum

Daftar Isi

Wawasan nusantara merupakan perspektif Indonesia mengenai diri dan ruang lingkup berupa lingkungan yang menilai Indonesia sebagai satu integritas wilayah mencakup tanah (darat), air (laut), termasuk dasr laut, tanah di bawahnya, maupun udara di atasnya tentunya tidak dapat dipisahkan yang  mengintegrasikan bangsa dan negara secara penuh ekstensif meliputi semua aspek kehidupan nasional menurut gagasan nasional yang didasari Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

 

Berdasarkan gagasan wawasan nusantara, kawasan Indonesia merupakan satu integritas yang komplet. Kawasan Indonesia mencakup rangkaian pulau-pulau yang dikoneksikan oleh perairan. Makna kawasan perairan, entah itu perairan pedalaman, perairan kepulauan, ataupun laut teritorial yang mana termasuk penyambung bukan pemisah. Lalu, tercapailah kawasan Indonesia yang terbentang luas dari Sabang hingga Merauke, Pulau Miangas hingga Pulau Rote.

 

A.    Pengertian Wawasan Nusantara

Berikut ini beberapa pengertian wawasan nusantara menurut para ahli antara lain.

• Menurut Munadjat Danusaputro, wawasan nusantara adalah perspektif bangsa Indonesia mengenai pribadi dan ruang lingkupnya dalam keberadaan yang serba terkoneksi serta pengembangannya di tengah-tengah ruang lingkup itu sendiri menurut landasan nusantara.
• Menurut M. Panggabean, wawasan nusantara adalah ajaran politik bangsa Indonesia untuk melindungi dan menjaga kelanjutan hidup negara Republik Indonesia, yang dilandasi pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan memperkirakan konsekuensi ekonomi, geografi, demografi, teknologi serta peluang skema yang ada.
• Menurut Samsul Wahidin, wawasan nusantara adalah sudut pandang, cara mengerti, cara mendalami, cara berkepribadian, melakukan tindakan, berpikir dan berkelakuan bagi bangsa Indonesia sebagai perolehan berupa hasil interaksi dari berbagai mekanisme psikologis, sosiokultural dalam makna yang menyeluruh dengan berbagai faktor asta grata.
• Menurut Prof. Dr. Wan Usman, wawasan nusantara adalah dimensi berupa sudut pandang bangsa Indonesia tentang karakter diri dan tanah air sebagai  negara dengan karakteristik kepulauan dengan segenap faktor kehidupan yang majemuk.
  

 

B.    Asas Wawasan Nusantara

Berikut ini beberapa asas wawasan nusantara antara lain.

1.    Relevansi yang Sama

Dalam meraih suatu tujuan diperlukan keselarasan relevansi dan tujuan. Relevansi yang memiliki perbedaan menjadikan tujuan tak tercapai. Demikian pula dalam perihal wawasan nusantara. Pada lingkup penerapan wawasan nusantara, segenap rakyat Indonesia mesti mempunyai relevansi dan tujuan yang selaras sesuai ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945. Segenap khalayak umum menilai ke arah yang sama, mengimplementasikan upaya secara bersama. Dengan begitu, tujuan nasional akan didapatkan.

2.    Kejujuran

Kejujuran merupakan perihal mengutarakan dengan yang sebenar-benarnya, lurus, bersih, lahir dan batin. Indonesia sesungguhnya mesti banyak berintropeksi dan melakukan pembenahan. Kejujuran mesti diupayakan dan dibudidayakan, entah itu oleh pemerintah maupun masyarakat umum. Kejujuran sesungguhnya suatu hal yang pahit, namun buahnya begitu manis. Wawasan nusantara mengharapkan kejujuran di masing-masing bidang. Tentunya, kejujuran akan membawa Indonesia pada cita-cita.

3.    Kebersamaan

Wawasan nusantara memerlukan kebersamaan yang masif dari bangsa Indonesia supaya bisa terealisasi dengan semestinya. Kebersamaan bisa dimaknai solidaritas yang meliputi perilaku simpati, empati, toleransi dan saling membantu. 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku, ras, bahasa, dan agama. Walaupun majemuk, seharusnya segenap individu saling melengkapi. Tidak memiliki makna, bila saling bermusuhan. Alangkah bijaksananya, kobarkan api persaudaraan tumbuhkan kebersamaan untuk bersama-sama ke arah titik ujung paling atas dalam cita-cita nasional.

C.    Landasan Hukum Wawasan Nusantara

Berikut ini beberapa landasan hukum wawasan nusantara antara lain.

1.    Landasan Idiil

Landasan idiil dalam wawasan nusantara ialah Pancasila. Pancasila adalah landasan negara Indonesia. Pancasila sudah diperkenankan dan diakui sebagai landasan dan ideologi negara yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Bila dilihat dari sisi fundamennya, Pancasila merepentasikan nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan, kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan, dan kearifan dalam melakukan pembinaan kehidupan nasional. Kombinasi dari berbagai nilai tersebut dapat menghimpun keanekaragaman cita-cita segenap bangsa Indonesia.

Pancasila adalah sumber semangat bagi kerja keras segenap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri atas pemerintah negara dan membina kehidupan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia secara independen. Pancasila sebagai ideologi, pandangan hidup bangsa, falsafah dan dasar negara memiliki dominasi hukum yang mengikat tiap-tiap penyelenggara pemerintah, tiap-tiap pemimpin pemerintahan, segenap rakyat Indonesia. Proses menerapkan berbagai nilai Pancasila pada lingkup kehidupan bersosial dijalankan dengan berterima kasih dan bersyukur dengan anugerah yang diberikan oleh Sang Pencipta atas segenap isi serta kemampuan nusantara. Untuk kemudian, menggunakan dengan begitu cermat bagi pengintensifan kehormatan bangsa dan negara Indonesia.

2.    Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional dalam wawasan nusantara ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. UUD 1945 adalah konstitusi yang bersifat fundamen tentunya membuatnya jadi suatu kaidah pokok dalam aktivitas hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rakyat Indonesia telah seia sekata bahwa negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki bentuk republik berkedaulatan rakyat. Atas dasar itulah, negara menanggulangi segenap paham golongan dan mengharapkan persatuan, dan kesatuan dalam segi kehidupan. Relevansi negara lebih diprioritaskan dengan memiliki asas pada hukum positif Indonesia dan menaruh perhatian pada Hak Asasi Manusia (HAM), harapan khalayak umum, dan relevansi daerah.

Segenap rakyat Indonesia sadar akan bumi, air dan cakrawala di atasnya maupun khazanah berupa kekayaan alam yang termuat didalamnya didominasi oleh pemerintah Indonesia dan diterapkan secara dominan untuk kesejahteraan rakyat. Atas dasar itulah, segenap rakyat Indonesia memiliki tekad memanfaatkan seluruh potensi negara untuk mendatangkan kemakmuran dan keamanan seluruh rakyat dan segenap tanah air yang senantiasa menaruh perhatian pada relevansi daerah penghasil secara harmonis dalam keadilan. Dengan begitu, tidak terdapat ketimpangan pada lingkup pembangunan kawasan. Lantaran pembangunan bisa dilaksanakan secara menyeluruh.

 

Demikian penjelasan wawasan nusantara: pengertian, asas, dan landasan hukum. Semoga bermanfaat untuk semua yang membaca postingan ini.

 

Referensi:
 

Fa’izia, Khilya. 2018. Wawasan Nusantara dan Kedaulatan Negara. Penerbit Cempaka Putih. Klaten.