Sejarah Konstitusi: Perjalanan Panjang Pembentukan Hukum Dasar Negara

Daftar Isi

Konstitusi memegang peranan sebagai hukum tertinggi yang menjadi landasan paling mendasar agar seluruh tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan selaras. Aturan dasar ini berperan penting dalam menetapkan batasan kekuasaan pemerintah, mengoordinasikan kerja sama antar instansi, serta memberikan jaminan atas hak-hak dasar bagi setiap penduduk. Konstitusi muncul sebagai cerminan dari rangkaian peristiwa masa lalu yang kompleks dan dibentuk oleh interaksi kuat antara kebutuhan masyarakat dengan gagasan hukum yang ada di dunia internasional. Dengan mendalami sejarah konstitusi, setiap orang dapat melihat bagaimana perjuangan panjang umat manusia dalam membangun sebuah sistem pemerintahan yang mengutamakan keadilan dan ketertiban hukum.

Penyebutan konstitusi sebenarnya bermula dari terminologi Latin constitutio, sebuah istilah yang mengandung arti penting mengenai proses menetapkan struktur kekuasaan dan membentuk organisasi kemasyarakatan yang teratur. Memahami konstitusi dalam tata negara berarti melihatnya sebagai rangkaian norma dasar yang menjadi landasan bagi para pemimpin dalam menjalankan tugas serta kewajiban demi kepentingan seluruh masyarakat. Gagasan mengenai prinsip dasar dalam bernegara sebenarnya sudah tumbuh sejak masa lampau, walaupun pada saat itu pedoman hidup bersama belum disusun secara rapi dan sistematis. Sebagai contoh di era Yunani Kuno, Aristoteles sudah mulai menganalisis berbagai jenis organisasi pemerintahan beserta prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan dalam mengelola kekuasaan. Pemikiran ini menjadi dasar lahirnya konsep konstitusionalisme yang secara khusus menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui aturan hukum demi melindungi hak setiap warga negara.
 

Dalam catatan sejarah dunia, masa Romawi Kuno memegang peranan sangat penting karena pada periode tersebut dasar-dasar hukum pemerintahan mulai disusun untuk menciptakan ketertiban umum. Kehadiran dokumen Twelve Tables pada masa itu berfungsi sebagai rujukan hukum yang jelas bagi setiap warga negara Romawi dalam menjalani kehidupan sosial serta urusan pemerintahan sehari-hari. Meskipun aturan itu berbeda dengan pengertian konstitusi modern, semangat yang terkandung di dalamnya sudah mencerminkan usaha manusia dalam menciptakan standar keadilan serta memberikan batasan bagi kewenangan pemerintah. Keyakinan bahwa aturan hukum wajib berlaku secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi sebuah pemikiran pokok yang terus diperkuat serta diadaptasi dalam berbagai tatanan hukum di seluruh dunia sampai saat ini.

Lahirnya piagam Magna Carta di Inggris pada tahun 1215 menandai sebuah babak baru dalam perjalanan konstitusi di Abad Pertengahan yang memberikan pengaruh besar terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih tertib. Piagam ini dipandang sebagai sebuah pencapaian besar dalam perjalanan hukum negara karena momen tersebut menjadi pertama kalinya wewenang penguasa dibatasi secara nyata melalui aturan tertulis. Ketentuan dalam Magna Carta memastikan bahwa kepemimpinan seorang raja harus tunduk pada norma hukum yang ada guna menjaga keberlangsungan hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu dalam lingkungan kerajaan. Keberadaan kaidah hukum dalam dokumen bersejarah ini merupakan dasar pemikiran yang terus dikembangkan untuk menciptakan sistem hukum nasional yang stabil dan mampu melindungi kepentingan masyarakat luas.

Konsep konstitusi di era modern awal berkembang dengan pesat karena adanya pengaruh dari teori-teori politik yang dirumuskan oleh pemikir ternama seperti John Locke, Montesquieu, maupun Jean-Jacques Rousseau. Prinsip utama yang diusung oleh John Locke menitikberatkan pada kewajiban penguasa dalam menghormati hak asasi setiap orang, terutama mengenai hak hidup, kebebasan diri, dan hak kepemilikan. Montesquieu merumuskan gagasan mengenai pemisahan fungsi pemerintahan ke dalam ranah legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagai solusi cerdas untuk membatasi ruang gerak penguasa dalam menyalahgunakan jabatan. Di sisi lain, Rousseau menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan sebuah negara hanya dapat dibenarkan apabila kewenangan tersebut bersumber langsung dari kehendak umum yang disepakati oleh seluruh warga negara. Berbagai pemikiran tersebut memberikan pengaruh besar terhadap kemunculan dokumen konstitusi di berbagai belahan dunia sehingga setiap negara memiliki sandaran hukum yang kuat dan bersifat permanen.

Proses perubahan sistem tata negara yang dianut banyak bangsa saat ini mendapatkan pengaruh yang sangat dominan dari keberhasilan Revolusi Amerika serta Revolusi Prancis dalam menegakkan prinsip demokrasi. Naskah konstitusi Amerika Serikat tahun 1787 kerap kali dianggap sebagai rujukan utama sekaligus undang-undang dasar tertulis pertama yang mengawali era pemerintahan konstitusional modern. Konstitusi ini disusun secara cermat demi membentuk tatanan pemerintahan yang stabil melalui penerapan mekanisme pengawasan dan keseimbangan antarlembaga negara yang saling terkait. Di samping itu, melalui pengesahan Bill of Rights, landasan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi semakin solid dan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi kepentingan masyarakat. Di Prancis, gerakan besar pada tahun 1789 membuahkan sebuah deklarasi bersejarah yang secara tegas menetapkan nilai-nilai kebebasan pribadi, kesetaraan hukum, dan semangat persaudaraan nasional. Pengaruh dari kedua momentum bersejarah ini menjadi inspirasi utama bagi bangsa-bangsa di berbagai belahan dunia untuk mulai merumuskan sistem hukum tertulis yang jauh lebih demokratis.

Konstitusi di berbagai penjuru dunia terus mengalami penyesuaian akibat arus dekolonisasi yang memicu pembentukan undang-undang dasar baru bagi negara-negara yang baru saja berdaulat. Banyak bangsa yang telah bebas dari penjajahan memilih untuk menetapkan hukum dasar tertulis sebagai bukti nyata kekuasaan rakyat serta instrumen utama dalam mendefinisikan jati diri negara. Konstitusi berdiri sebagai landasan hukum utama sekaligus manifestasi dari harapan serta nilai-nilai filosofis yang menjadi pedoman hidup bagi suatu bangsa dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, setiap butir dalam konstitusi biasanya memuat nilai sejarah dan kekayaan budaya yang disesuaikan dengan situasi sosial yang dihadapi oleh seluruh warga negara.

Dalam lingkup Indonesia, perjalanan panjang sejarah hukum dasar bangsa ini telah dimulai sejak masa awal persiapan kemerdekaan yang dilakukan oleh para tokoh serta pendiri negara. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan untuk menciptakan sebuah hukum dasar negara yang selaras dengan cita-cita kemerdekaan serta prinsip-prinsip dasar Pancasila bagi rakyat Indonesia. Dalam perjalanannya, sistem hukum dasar Indonesia senantiasa melewati proses dinamika yang cukup panjang untuk menyelaraskan aturan negara dengan kebutuhan masyarakat serta perubahan situasi dunia. Melalui rangkaian perubahan pada periode reformasi, konstitusi Indonesia membuktikan sifatnya yang adaptif terhadap perkembangan zaman agar mampu memperkuat kedaulatan rakyat serta supremasi hukum yang berkeadilan.

Pada dasarnya, perkembangan hukum dasar nasional menunjukkan betapa kuatnya pengaruh latar belakang historis dan keinginan rakyat dalam membentuk tatanan hukum yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman. Keberadaan konstitusi menunjukkan adanya komitmen bersama dari berbagai elemen bangsa untuk hidup di bawah payung hukum yang mencerminkan jati diri serta keinginan kolektif rakyat. Dengan mengenali perjalanan waktu pembentukannya, masyarakat akan lebih memahami nilai penting konstitusi sebagai sarana yang menjamin keadilan sosial sekaligus mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam tata kelola pemerintahan.

Referensi:

Syahuri, Taufiqurrohman. 2011. Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum. Kencana. Jakarta.